REKONSTRUKSI AUDITING:DARI MODERNISME MENUJU POSMODERNISME

Rekonstruksi Auditing: dari modernisme menuju posmodernisme

 

Oleh :

Drs. W a r t o n o, M.Si., Akuntan, CPA

 

Pengajar Universitas Sebelas Maret dan

Managing Partner Kantor Akuntan Publik Wartono

 

Abstraks

Kesenjangan persepsi dalam modern auditing (peran dan  tanggung jawab) antara akuntan publik dengan kepentingan publik  menjadikan asersi auditan dimata pihak publik tidak dapat menjawab sesuai dengan yang diharapkan publik. Sementara, bagi auditor modern terkendala berbagai hal sehingga mereka tidak bisa memenuhi sesuai dengan harapan pihak yang berkepentingan. Tulisan ini mencoba untuk melakukan rekonstruksi auditing agar kesenjangan ekspektasi antara auditor dan publik  menjadi semakin kecil, sehingga akan meningkatkan kebermanfaatan bagi publik. Untuk merekonstruksi auditing ini digunakan pendekatan postmodern dengan memasukkan unsure non rasional dan non fisik dalam auditing

 

1. Pendahuluan

 

Perkembangan profesi akuntansi di Indonesia menjadi  sangat popular setelah runtuhnya Orde Baru. Dengan runtuhnya rezim tersebut masyarakat semakin berani menuntut haknya akan pentingnya transparansi keuangan  yang dipercayakan kepada pihak lain. Masyarakat yang dahulu awam terhadap istilah “audit” sekarang menjadi tidak asing lagi bagi mereka.

         Dahulu audit hanyalah sekedar memenuhi kebutuhan formalitas, tetapi sekarang merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan publik. Badan usaha perusahaan, koperasi, dan yayasan dahulu meminta audit karena akan melakukan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota tahunan, sekarang badan usaha tersebut tidak sekedar untuk pemenuhan  kegiatan  sebagaimana  tersebut  di atas.   Di Indonesia,  kini kebutuhan audit telah bergeser dari permintaan menilai kewajaran penyajian laporan keuangan menuju kearah peran dalam pendeteksian dan pencegahan terhadap kecurangan.

         Di Pemerintahan Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, yang dahulu tidak pernah tersentuh oleh profesi akuntan publik, kini akuntan publik telah dikenal oleh mereka.  Audit kekayaan pejabat, audit Pilkada, audit untuk menemukan terjadinya korupsi merupakan contoh pekerjaan yang dapat dilakukan oleh akuntan publik pada lembaga pemerintahan. Ironisnya, kasus-kasus korupsi yang sekarang sedang popular, akuntan publik justru tidak dapat mengambil peran yang berarti sebagai pionir. Pekerjaan yang seharusnya  dapat dilakukan oleh akuntan publik, kini diambil alih oleh para ahli diluar akuntansi seperti misalnya hukum yang banyak mendominasi di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Idealnya, akuntan publik dapat mengambil alih atau setidaknya banyak berperan dalam pembongkaran tindak pidana korupsi. Tetapi ironisnya, apakah karena takut dengan perkara hukum, ataukah kapasitas akuntan publik yang tidak memenuhi, ataukah ketidakcukupan standar yang mengatur, atau alasan yang lain, yang jelas bahwa pekerjaan pembongkaran korupsi saat ini banyak didominasi oleh non akuntan.

         Tulisan ini akan mengungkap ketidak samaan (kesenjangan) peran, tugas dan tanggungjawab pekerjaan auditing (modern)menurut pandangan pihak ketiga dan akuntan publik. Dengan mengetahui kesenjangan ini penulis akan melakukan konstruksi auditing (postmodern) dengan memasukkan unsur lain yang selama ini dimarginalkan dalam pandangan modernisme. Unsur lain yang dimasukkan adalah lingkungan akuntansi dengan pendekatan posmodernisme modal sosial yang diambil dari Zohar & Ian Marshal (2005) dan aspek non fisik dalam auditing.

 

2. Kritik  Modern  Auditing

2.1. Status Quo Peran Auditing

         Auditing selama ini di ditafsirkan oleh para akuntan dengan melihat simbol yang dilekatkan dalam pengertian auditing sesuai cara pandang akuntan. Auditing ditafsirkan hanya melihat sisi dari diri seorang akuntan. Akuntan dalam menerima penugasannya cenderung menghindari risiko yang mungkin akan dipikulnya. Oleh karenanya sudah selayaknya jika auditing ditafsirkan lebih memihak bagi kepentingan dirinya katimbang kepentingan pihak ketiga. Jika hal ini tetap dipertahankan, maka peran profesi dalam menghadapi lingkungan sosial yang senantiasa berubah akan selalu ketinggalan atau tidak dapat mengikuti perkembangan lingkungan, akibatnya nilai guna auditing menjadi dipertanyakan.

 

a. Tanggungjawab auditor pada opininya

         Selama ini para akuntan berlindung di balik Standar Profesional Akuntan Publik. Standar tersebut merupakan kreasi dari para akuntan yang sarat dengan kepentingan kelompoknya. Tidak mustahil jika standar tersebut cenderung melindungi akuntan publik dari risiko yang mungkin dihadapinya seperti misalnya tuntutan publik. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik ( Ikatan Akuntan Publik, 2001) pada paragraph pengantar laporan akuntan independen dinyatakan “laporan keuangan adalah tanggungjawab manajemen. Tanggungjawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami”. Jika profesi akuntan hanya berkutat pada landasan ini, maka auding akan status quo, sehingga tidak bisa menangkap peluang bagi kemajuan dan kebermaknaan peran auditing.

 

b. Penemuan pelanggaran dan ketidakberesan bukan tujuan utamanya

         Selanjutnya dalam perikatan audit sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (lihat Ikatan Akuntan Publik, 2001) juga dinyatakan bahwa tujuan audit adalah memberikan pernyataan pendapat atas laporan keuangan yang disajikan suatu entitas. Audit tidak ditujukan untuk menemukan terjadinya kecurangan, penggelapan, atau ketidak beresan, namun jika dalam proses audit ditemukan adanya pelanggaran atau ketidak beresan, auditor akan mengkomunikasikan kepada manajemen suatu entitas.

         Pernyataan  diatas menunjukkan bahwa penemuan pelanggaran dan ketidak beresan bukan merupakan tanggungjawab auditor. Dengan demikian jika auditor tidak berhasil menemukan adanya pelanggaran dan ketidak beresan dalam pekerjaan auditnya, padahal sebenarnya terjadi kecurangan, auditor berdasarkan konteks ini tidak bisa dipersalahkan, karena dia tidak menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Sementara itu, publik berpersepsi bahwa auditor juga harus memikul tanggungjawab menemukan pelanggaran dan ketidak beresan.

 

c. Jasa akuntan

         Akuntan dalam menjalankan pekerjaannya atau profesinya telah diatur dalam kode etik dan Standar Profesional Akuntan Publik. Standar ini mengatur juga pekerjaan akuntan dalam menjalankan jasa profesinya. Secara garis besar jasa akuntan dibagi menjadi jasa atestasi dan jasa non atestasi. Jasa atestasi adalah jasa yang diberikan akuntan untuk memberikan pernyataan atas asersi  yang dibuat oleh manajemen sesuai dengan kriteria (IAI 2004).. Pernyataan akuntan ini ini mempunyai garduasi dari keyakinan yang paling tinggi atau keyakinan positif (positive assurance ) sampai tidak memberikan keyakinan apapun. Jasa atestasi ini terdiri atas: (a) audit, (b) examination, (c) agree upon procedure (prosedur yang disepakaati) dan (d) review. Kedua jenis jasa dari yang pertama (adan b) akuntan berkewajiban memberikan pernyataan berupa keyakinan atas jasa yang diberikan. Namun demikian, untuk jenis jasa yang pertama sifatnya lebih umum (general ) bila dibandingkan dengan jenis jasa kedua. Jenis jasa ketiga dan keempat (c dan d) berbeda dengan kedua jasa yang pertama  (a dan b), untuk jenis jasa kedua terakhir akuntan tidak memberikan pernyataan berupa keyakinan baik keyakinan keyakinan positif maupun keyakinan negatif.

         Jenis jasa non atestasi antara lain mencakup jasa kompilasi, konsultasi (manajemen, akuntansi, perpajakan dan lainnya). Jenis jasa non atestasi ini tidak memerlukan pernyataan pendapat atau keyakinan atas obyek pekerjaan yang dilakukan. Oleh karenanya jenis jasa non atestasi ini bisa dilakukan oleh siapapun – tidak harus akuntan publik, sepanjang mereka mampu menjalankan dan bisa diterima oleh pemberi pekerjaan.  

         Dengan melihat jenis jasa yang diatur dalam  Standar Profesional Akuntan Publik ini, tampak bahwa pekerjaan yang berkaitan dengan investigasi atau menemukan kecurangan atau yang sekarang populer melanda lembaga-lembaga atau badan-badan pemerintahan – korupsi tidak terwadahi atau tidak diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik.

         Dari uraian diatas, semuanya menunjukkan ke-status quo-an auditing, yang akibatnya peran auditing dalam membongkar kasus korupsi yang dilakukan oleh auditor menjadi termarginalkan.  Untuk itu akuntan perlu melakukan ij’tihat dan menemukan kreasi baru dalam rangka meningkatkan nilai guna peran auditing. Dengan memperhatikan nilai guna auditing, maka profesi akuntan akan menjadi lebih bermakna. Sebagaimana dikemukakan Mustansyir dan Munir (2001: 168)  bahwa “pertimbangan nilai guna terhadap ilmu pengetahuan merupakan aspek tertinggi dari kompromi antara rasionalitas dan empirisme. Faktor nilai guna dari ilmu pengetahuan juga menjadi bahan pemikiran Francis Bacon sebagai tokoh dengan sebuah ide yang mencerahkan.

 

2.2. Epistemologi Barat dalam Auditing

 

         Pikiran manusia sepanjang sejarah diketahui bahwa pikiran tersebut bekerja dalam 2 pengetahuan atau 2 modus kesadaran: rasional dan intuitif. Di Barat jenis pengetahuan intuitif dipandang rendah dibandingkan dengan pengetahuan rasional, namun sikap tradisionil  Timur menunjukkan hal yang sebaliknya (Capra 1975: chapter 2)

         Auditing (standar auditing, pendidikan formal dan professional, dan praktik) yang berkembang di Indonesia berkiblat auditing ala Amerika. Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi ilmu pengetahuan saat ini mengikuti arus besar yang disebut arus utama (mainstreams ) yang mendasarkan pada epistemologi barat yang kental dengan positivismenya.

         Beberapa kelemahan epistemologi barat adalah sebagai berikut:

a.      Mengaburkan makna realitas dan pengetahuan semu

   Pandangan positivisme yang menghasilkan ilmu positif (termasuk akuntansi) banyak menekankan pada aspek praktis dan fungsi, dan sebaliknya melecehkan aspek nilai-nilai. Pendekatan ini bagi Triyuwono (2000) sebenarnya mengaburkan makna realitas sosial di balik terciptanya ilmu pengetahuan itu. Lebih lanjut seorang tokoh pemihak Mazhab Frankurt, Habermas cukup keras mengkritik kaum positivisme yang mengagung-agungkan obyektivitas. Obyektivisme yang dianut oleh kelompok positivisme ini telah menyembunyikan ilmu pengetahuan dalam kesemuan yang dalam pengertian Marxis adalah memunculkan kesadaran palsu.

b. Adanya kesenjangan dari kehidupan nyata

llmu pengetahuan mengalami krisis sebagai ilmu pengetahuan, dan bahwa dalam kesulitan hidup dewasa ini, ilmu pengetahuan tidak dapat memberi nasihat apa-apa kepada kita. Pendek kata menurut Hussrel ilmu pengetahuan senjang dari kehidupan sehari-hari (Hardiman, 1993). Auditing yang kita lihat sekarang hingga saat ini tidak dapat mendeteksi atau menilai suatu substansi, padahal  dalam SPAP dikenal “substance over form , artinya substansi itu diatas atau lebih penting dari pada form (bentuk).   Para auditor memahami dan memaknai realitas yang diaudit barulah sampai pada form (bentuk fisik, dokumen, bukti transaksi). Realitas yang senyatanya – substansi, gagal terdeteksi oleh auditor, karena auditor terkungkung pada pandangan linier tentang sumber transaksi yaitu dokumen formal. Sementara kasus-kasus penggelapan, korupsi atau tindakan illegal sejenis jelas sulit dilacak bukti formalnya. Akibatnya realitas tindakan illegal tersebut tak akan tersentuh oleh auditor. Pada akhirnya hasil auditnya tidak dapat menemukan subtansi (realitas terjadinya tindakan illegal atau sejenisnya).

Dalam menjalankan profesinya, beberapa pengguna berkepentimngan dengan hasil laporan keuangan auditan. Mereka terdiri atas  penegak hukum, analis keuangan, investor, dan para pemakai lain. Bagaimana penilaian para pengguna terhadap laporan atau hasil audit? Apakah laporan atau hasil audit yang dibutuhkan penggunan telah terpenuhi harapannya?  Berikut ini diuraikan adanya kesenjangan antara auditor dengan para pengguna atau disebut juga kesenjangan ekspektasi.

         Profesi akuntan  publik menilai bahwa kesenjangan ekspektasi, dan pengaruh  kaitannya dengan tanggungjawab legal auditor, disebabkan oleh perbedaan persepsi antara profesi dan pihak ketiga berkenaan dengan peran, tanggungjawab dan kinerja  profesi (Jennings et al., 1991). Lebih luas Koh dan Woo (1998) menunjukkan bahwa  kesenjangan ekspektasi ada atau terjadi jika terdapat perbedaan keyakinan antara auditor dan publik tentang tugas dan tanggungjawab, dan pesan yang disampaikan dalam laporan audit. Penelitian-penelitian lainnya juga telah menunjukkan adanya perbedaan  ekspektasi antara beberapa kelompok yang berbeda – analis keuangan, para pemilik perusahan kecil, dan auditor (lihat misalnya Almer, 1999; Bailey et al ., 1983; Houghton dan Messier, 1991; Kelly dan Mochrweis, 1989; Libby, 1979).

         Profesi akuntan  publik berargumen bahwa satu sebab kesenjangan ekspektasi karena publik gagal  mengapresiasi sifat dan keterbatasan dari suatu audit (Frank et al ., 2001). Dalam pandangan auditor yang dimaksudkan audit adalah general audit yang tujuannya adalah memberi opini atas kewajaran laporan yang disajikan oleh klien. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (Ikatan Akuntan Indonesia, 2001) secara eksplisit membahas tentang tanggungjwab auditor dan manajemen. Secara tegas dinyatakan bahwa manajemen bertanggungjawab atas laporan keuangan yang disajikan (laporan keuangan auditan), sementara auditor bertanggungjawab atas opini atau pernyataan pendapat yang diberikan. Selanjutnya dinyatakan bahwa auditor tidak menjamin akan dapat menemukan kecurangan yang terjadi. Jika dalam auditnya auditor menemukan adanya kecurangan, hasil temuan tersebut akan diberitahukan kepada klien.

         Bagaimana pandangan pihak ke tiga atau publik berkaitan dengan tujuan utama audit? Meskipun terdapat perbedaan peran dan tugas auditor, namun keduanya yakni pemakai dan auditor sepakat bahwa tujuan utama audit adalah traditional objective of the audit (Low et al ., 1988). Namun demikian persepsi atas peran auditor, publik pada umumnya memandang audit sebagai jaminan atau garansi atas integritas laporan keuangan dan meyakinkan tidak terjadinya kecurangan atau tindakan tidak legal (Epstain dan Geiger, 1994).

         b.1. Kesenjangan persepsi penegak hukum versus auditor. Apakah persepsi ini akan sama jika dilihat dari pandangan penegak hukum (jaksa dan hakim)? Hasil studi empiris Frank et al . (2001) yang dilakukan di Amerika bagian utara  menunjukkan bahwa pemisahan tanggungjwab antara auditor dan manajemen terlihat tidak jelas. Artinya terdapat misunderstanding tanggungjwab auditor atas laporan keuangan yang diaudit dimata penegak hukum, yang mengarahkan mereka bahwa auditor bertanggungjawab atas tindakan yang berhubungan dengan manajemen. Bahkan, dilihat dari  peran auditor, hasil studi yang dilakukan dengan menggunakan instrument kuesioner tersebut penegak hukum berpersepsi bahwa auditor juga berperan sebagai pengawas, sehingga mereka berekspektasi bahwa auditor harus secara aktif menemukan kecurangan sekecil apapun.

         Jennings et al. (1991) menyatakan bahwa kewajiban auditor terutama tergantung pada sikap pihak yudisial terhadap profesi akuntansi.  Dalam prespektif yang sedikit agak berbeda dan dalam usaha berkontemplasi bagaimana  kesenjangan ekspektasi dapat mempunyai implikasi hukum bagi profesi, Lowe (1994) membandingkan persepsi para auditor dengan para jaksa penuntut berkenaan dengan profesi auditing. Ditemukan adanya kesenjangan ekspektasi antara   auditor dengan para jaksa penuntut, dan bahwa jaksa secara sistematis mengharapkan lebih dari apa yang dapat diyakini oleh auditor.

         Pandangan ini mengisyaratkan bahwa penegak hukum menghendaki auditor untuk bertanggungjawab ketika perusahaan gagal atau kecurangan tidak ditemukan padahal auditor telah mengeluarkan opini unqualified nya.

         b.2. Kesenjangan persepsi analis keuangan dan investor versus auditor. Tuntutan yang lebih tinggi tentang tanggungjawab audit juga terjadi terjadi pada analis keuangan  di Singapura. Melalui studi empiris yang dilakukan Low (1988), menunjukkan bahwa analis keuangan berpersepsi menuntut lebih tinggi tanggung jawab terhadap pencegahan dan deteksi kecurangan dari pada persepsi yang diyakini oleh auditor terkait dengan pekerjaan audit yang dilakukan.

         Kesenjangan ekspektasi antara para auditor dan para investor juga telah ditunjukkan oleh Epstein dan Geiger (1994). Mereka melakukan survey kepada para investor dengan mengumpulkan informasi  atas berbagai aspek  laporan keuangan, terutama tingkat keyakinan auditor berkenan dengan kesalahan dan kecurangan. Hasil survey menunjukkan bahwa para investor mencari tingkat keyakinan yang sangat tinggi dan terdapat  kesenjangan ekspektasi antara para auditor  dan para investor pada tingkat keyakinan audit yang diberikan.

         b.3. Kesenjangan persepsi pemakai umum versus auditor. Perbedaan persepsi antara auditor dan pemakai laporan akuntansi tentang tanggungjawab pendektesian auditor terhadap kekliruan, irregulasi dan tindakan illegal. Penelitian  kesenjangan ekspektasi antara auditor dan pemakai laporan keuangan diatas telah diteliti di USA oleh Baron et al. (1977). Pengguna laporan akuntansi yang diteliti terdiri atas analis keuangan, pegawai bagian kredit bank, dan manajer keuangan perusahaan. Ditemukan adanya perbedaan signifikan persepsi antara auditor dan pemakai laporan akuntansi tentang tanggungjawab pendektesian  auditor dan pengungkapan (disclosure) terhadap kekliruan, irregulasi dan tindakan illegal. Penelitian kesenjangan ekspektasi tentang ini juga dibuktikan oleh Low (1980) menggunakan kelompok auditor dan kelompok non auditor, dan  hasilnya konsisten dengan Beck (1974). Kesenjangan ekspektasi lainnya (lihat McInnes, 1994) ditemukan dalam tiga bidang yakni (independensi auditor, perana uditor terutama hubungannya dengan kecurangan dan issue kelangsungan usaha, dan kewajiban audit perusahaan kecil yang dikelola pemilik)

         Perbedaan persepsi antara para auditor dan para pihak yang berkepentingan juga ditunjukkan di UK. Pihak yang berkepentingan yang dipakai sebagai responden terdiri atas: direktur keuangan perusahaan, analias investasi, pegawai bagian kredit bank, dan wartawan keuangan. Studi ini dilakukan oleh Humphrey et al. (1993) yang hasilnya menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara para auditor dan responden dalam pandangannya terhadap sifat auditing. Komponen yang utama adanya kesenjangan ekspektasi mencakup peran dalam pendeteksian kecurangan, besar tanggung auditor terhadap pihak ketiga, sifat penilaian neraca, kekuatan dan ancaman tgerhadap independensi auditor, dan aspek-aspek pelaksanaan pekerjaan audit (misalnya kemampuan auditor menilai risiko dan ketidakpastian). 

         Porter (1993) yang melakukan studi dengan melakukan ekstensi dari Lee (1970 dan Beck (1974) ini dilakukan terhadap pihak yang berkepentingan dengan auditor (para auditor, pegawai perusahaan pelayanan umum, akademisi auditing, ahli hukum, analis keuangan, wartawan keuangan, dan anggota publik umum). Hasilnya menunjukkan bahwa 50 % kesenjangan ditandai dengan ketidakcukupan standar, 34% dari masyarakat yang meminta harapan yang tidak masuk akal, dan 16% dari sub-standar kinerja oleh auditor.

 

3. Rekonstruksi  Menuju Auditing   Posmodernisme

 

Rekonstruksi memiliki makna melakukan perubahan atas sesuatu yang sudah dianggap baku, sesuatu yang tidak bisa diubah lagi, yaitu konsep auditing konvensional atau mainstreams . Kebakuan yang berlebihan akan menyebabkan lahirnya pemahaman bahwa apa yang telah dilakukan tadi selamanya benar, dan akhirnya ia menjadi mitos. Artinya, masyarakat tidak lagi mempertanyakan kebenarannya. Mitos inilah yang oleh Penulis dicoba untuk dibongkar. Perubahan juga merupakan ciri khas suatu alam. Salah satu wawasan penting dari orang-orang Taois adalah kesadaran bahwa transformasi dan perubahan adalah ciri-ciri pokok alam (Capra  1975, 110)

 

3.1. Keyakinan auditor yang berkaitan dengan non rasional      

Rasionalisme dengan pemikiran dedukasinya sering menghasilkan kesimpulan yang benar bila ditinjau dari alur-alur logikanya namun ternyata sangat bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya. ( Suriasumantri, Jujun S, 1996). Lebih spesifik Hines berargumen bahwa akuntansi (auditing-ditambahkan) modern  terlalu maskulin, keras, konkrit, dan kaku. Untuk mengatasi kelemahan ini, Hines (1992); Triyuwono 1995; 2002; 2004 mengusulkan metodologi penelitian yang berdasarkan epistemolog Tao. Secara metodologi akuntansi (auditing) modern menitikberatkan  penggunaan rasionalitas. Dengan hanya mengandalkan rasionalitas, dan mengesampingkan yang non rasional,  Stenberg mengatakan “Salah satu sikap paling membahayakan yang telah dilestarikan oleh budaya kerja modern adalah bahwa kita tidak boleh, dalam situasi apapun, mempercayai suara hati atau persepsi kita. Kita dibesarkan untuk meragukan diri sendiri, untuk tidak mempedulikan intuisi, dan mencari peneguhan dari luar untuk hampir segala sesuatu yang kita perbuat. 

Auditing sebagai cabang dari akuntansi arus utama menegasikan aspek non rasional dalam kajian ilmu pengetahuan, padahal bagi akuntansi posmodernisme memadukan potensi manusia secara utuh itulah yang merupakan pendekatan holistik yang dapat menghasilkan ilmu pengetahuan yang lebih komprehensif, emansipatif, transedental, dan berkeadilan. Demikian pula, untuk menjadikan auditing bermakna dan berdaya guna secara holistik, maka diperlukan pendekatan yang holistik, yakni memasukkan unsur lain seperti keyakinan atau instuisi auditor. Beberapa unsur lain non rasional yang melekat dalam auditing dibahas berikut ini.

a. Keyakinan dalam penentuan luas atau kedalaman bukti. Untuk memberikan simpulan atas hasil auuditnya, Standar Auditing (SA) telah mewajibkan para auditor untuk selalu mentaati SA ke dua yakni  ”standar pekerjaan lapangan”. Dalam SA tersebut dinyatakan bahwa bukti yang cukup dan kompeten harus diperoleh dalam menjalankan pemeriksaannya. SA tersebut menegaskan bahwa kedalaman bukti audit yang akan diperiksa harus didasarkan keyakinan atau instuisi auditor berapa persen atau seberapa besar menurut keyakinan auditor bahwa bukti tersebut cukup memadai sebagai dasar untuk menyimpulkan hasil audit dari asersi yang dibuat kliennya.

Untuk dapat memutuskan seberapa dalam bukti itu dikumpulkan auditor harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Kemahiran merupakan sesuatu yang abstrak tidak hanya dipenuhi dengan modal rasional, tetapi juga modal yang lain yakni modal sosial bahkan spiritual (penggunaan istilah  dari, Zohar dan Marshal, 2005).

 

b. Kemampuan berhubungan dengan pejabat atau staf klien dalam pemerolehan data. Dalam pekerjaan pengumpulan data, tingkat keberhasilan pemerolehan data lebih didasari modal sosial dari pada modal rasional, seperti memahami keadaan staf  klien atau pegawai bagian akuntansi. Kemampuan dapat bekerjasama, mempengaruhi orang, sikap proaktif, tidak mudah putus asa,  meyakinkan orang adalah merupakan modal sosial dan bahkan modal spiritual. Francis Fukuyama mendefinisikan modal sosial sebagai kemampuan orang untuk bekerja bersama demi tujuan-tujuan bersama dalam kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi. la berpendapat bahwa modal sosial adalah kemampuan yang muncul dari keper­cayaan dan nilai-nilai etik yang dimiliki bersama.( Francis Fukuyama, 1995). Modal sosial te­cermin dalam jenis-jenis hubungan yang kita bangun dalam keluarga, komunitas, dan organisasi kita, tingkat kepercayaan satu sama lain, tingkat pemenuhan tanggung jawab kepada satu sama lain dan ke­pada komunitas.

 

c. Keyakinan dalam laporan auditor.   Keyakinan auditor merupakan intuisi yang tidak bisa dijawab dengan pemikiran rasional. Bahkan secara tegas dalam suatu opini, selalu disertai dengan

“…….kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat” (lihat laporan auditor independent bentuk baku, IAI – SPAP, 2004)

 

Dalam memberikan opininya auditor mendasarkan pada sejauhmana keyakinan auditor atas dari hasil audit yang dilakukan. Jika auditor tidak yakin melalui hasil auditnya, ia akan memberikan opini tidak wajar atau setidaknya pengecualian dari pos yang dipandang tidak wajar.

            Begitu pula jika berdasarkan instuisi atau keyakinan auditor yang tidak bisa dikuantifikasi (misalnya kerusakan moral para manajer, adanya budaya yang malas dari para karyawan, ketidak puasan konsumen, dan lain-lain), auditor dalam memberikan pernyataannya atas opini “kelangsungan usahanya (going concern )” harus menggunakan pendekatan non rasional dan non kuantitatif.

            d. Integritas dan independensi  auditor. Satu-satunya pekerjaan profesi yang menuntut independensi adalah profesi akuntan. Profesi ini berbeda dengan profesi lain seperti pengacara, arsiteks, dokter, dan lain-lain yang cenderung lebih memihak untuk kepentingan pelanggannya. Harum dan tidaknya profesi akuntan sangat ditentukan oleh seberapa tinggi integritas dan independensi auditor.

Tanpa dibekali modal spiritual yang kuat, kepandaian dan keprofesionalan hanyalah diarahkan untuk memenuhi kepentingan dan keuntungan pribadinya. Dengan mempunyai modal spiritual yang kuat akuntan  akan senantiasa berada dalam koridor sesuai dengan pesan moral (etika professional) yang harus ditaati akuntan atau auditor.

Selama ini peran rasional dalam auditing modernisme lebih dijunjung tinggi. Pendidikan formal auditing dan  pendidikan profesi lanjutan (PPL) yang mewajibkan para akuntan publik, hanya mengajarkan unsure rasional atau intelektual, mengabaikan aspek lain seperti unsur emosional dan spiritual. Untuk meningkatkan peran dan tanggungjwab, integritas, dan independensi auditor, unsur-unsur tersebut seharusnya disatukan.

Untuk berdaya guna dan bermakna dalam realitas kehidupan, keduanya harus disatukan, tidak dipisahkan.  Sebuah kecenderungan klasik, sepanjang sejarah manusia, bahwa konflik-konflik intelektual yang besar, berlangsung menurut oposisi biner (dua posisi yang berseberangan). Sebutlah misalnya, iman yang berhadapan dengan rasio, liberalisme  dengan sosialisme, EQ versus SQ, atau juga IQ yang berkompetisi dengan EQ. Dekotomi antara unsur-unsur  kebendaan dan unsur agama, antara unsure kasat mata dan tak kasat mata. Materialisme dan versus orientasi unsure-unsur Illahiyah semata. Mereka yang memilih keberhasilan di alam “vertikal” cenderung berfikir bahwa kesuksesan dunia justru adalah  yang bisa “dinisbikan” atau sesuatu yang bisa demikian mudahnya ‘dimarginalkan’. Hasilnya, meraka unggul dalam kekhusu’an dzikir dan kenikmatan berkontemplasi, namun menjadi kalah dalam percaturan ekonomi, ilmu pengetahuan, sosial, politik dan perdagangan dia alam “horizontal”  (Agustian, 2005).

Dalam Hadits juga di sabdakan: “Bukanlah Sebaik-baik kamu orang yang bekerja untuk dunianya saja tanpa akheratnya, dan tidak pula orang-orang yang  yang bekerja untuk akheratnya saja dan meninggalkan dunianya. Dan sesungguhnya, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang bekerja untuk (akherat) dan untuk (dunia)”  - Hadits Rusululloh SAW.

 

3.2. Realitas non matrial dalam auditing

llmu pengetahuan mengalami krisis sebagai ilmu pengetahuan, dan bahwa dalam kesulitan hidup dewasa ini, ilmu pengetahuan tidak dapat memberi nasihat apa-apa kepada kita. Pendek kata menurut Hussrel ilmu pengetahuan senjang dari kehidupan sehari-hari (Hardiman, 1993). Barangkali satu alasan kenapa ada kesenjangan dalam dalam ilmu pengetahuan modern, disebabkan karena hanya mengandalkan rasional dan realitas fisik. Dalam perspektif yang luas, terutama dalam religius, realitas tidak hanya pisik, tetapi juga psikis dan spiritual. Dalam perspektif islam (atau mungkin agama lain), secara  hirarhikal  ada dan keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, misalnya realitas pisik, realitas psikis, ralitas spiritual, realitas atribut-atribut Tuhan, dan realitas sang Absolut – Tuhan sendiri  (Mohamed 1995). Demikian pula dalam auditing, realitas banyak yang tidak kelihatan, misalnya terjadinya penggelapan, korupsi, penyelewengan, ketidak patuhan terhadap sistem pengendalian internal, dan tindakan illegal lainnya.

Kasus-kasus yang disebutkan diatas, meskipun prosedur audit  yang dilakukan telah sesuai dengan program auditnya, namun hasilnya tidak dapat mendeteksi kenyataan atau realitas non fisik tersebut. Kenyataan atau realitas, dalam istilah auditing adalah ‘substansi’. Seperti dikemukakan sebelumnya, SPAP mengenal “substance over form atau substansi mengungguli bentuk (form). Substansi adalah realitas atau kenyataan yang sesungguhnya terjadi atau ada pada auditee , namun seringkali tidak tampak secara fisik, tidak terlihat dalam dokumen-dokumen akuntansi. Sementara itu auditing modernisme hanya memandang hal-hal yang materiil, tampak secara fisik.  Rasionalitas, dalam istilah modern, selalu berhubungan dengan realitas fisik. Rasionalitas dalam konteks ini sesungguhnya sangat sederhana dan terbatas. Ini mengabaikan segala hal yang nonfisikal, Chwastiak (1999, 429) mengungkapkan:

 

            “ Rationality, devoid of othert means of knowing, (e.g. feeling and intuition), lends itself to an abstract, cold, calculating and quantifying reasoning……

 

Para auditor memahami dan memaknai realitas yang diaudit barulah sampai pada form (bentuk fisik, dokumen, bukti transaksi). Realitas yang senyatanya – substansi, gagal terdeteksi oleh auditor, meskipun mungkin auditor memperoleh sinyal atau indikasi adanya substansi tersebut. Auditor tidak berani mengemukakan adanya substansi tersebut karena tidak dapat memperoleh bukti yang akan dimasukkan dalam kertas kerja pemeriksaan.

Dengan memasukkan unsur lain yang dikesampingkan dalam auditing modernisme, substansi dapat dicapai dengan memasukkan unsur lain yang diluar form. Untuk itulah perlu rekonstruksi auditing menuju auditing posmodernisme

 

Referensi

Agustian, Ary Ginanjar, 2005. Rahasian Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual, ESQ Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam. Jakarta : Arga

 

Almer, E.D. (1999), "The role of context in the expectation gap: exploring going concern communications", working paper, University of Miami, Miami, FL.

 

Bailey, K., Bylinski, J. and Shields, M. (1983), "Effects of audit report wording changes on the perceived message", Journal of Accounting Research, Vol. 21, pp. 355-70.

 

Baron, C.D., Johnson, D.A., Searfoss, D.G. and Smith, C.H. (1977), "Uncovering corporate irregularities: are we closing the expectation gap?", Journal ofAccountancy, Vol. 144, October, pp. 243-50.

 

Beck, G. W (1974), Pubic Accountants in Australia Their Social Role, Australian Accounting Research Foundation, Melbourne. Business Research, Vol. 23, Summer, pp. 395-411.

 

Capra, Fritjof. (1975). The Tao of Physics . New York: Bantam Book.

 

Chwastiak, Michele. (1999). Deconstructing the principle-agent model: a view from the bottom. Critical Perspectives on .Accounting. Vol. 10. No. 4: 425-441.

 

Damasio,  “Descarte’ Error: Emotion, Reason, and The Human Brain ” mengutip Cooper dan Sawaf  1998.

 

Epstein, M.J. and Geiger, M.A. (1994), "Investor views of audit assurance: recent evidence of the expectation gap", Journal ofAccountancy, Vol. 177 No. 1, pp. 6o-6.

 

FrankK.E., Lowe D.J., and Smith J.K. (2001) The Expectation Gap: perceptual differences between auditors, jurors and Students. Managerial Auditing Journal 16/3:  145-149

 

Fukuyama, Francis. (1995) Trust. New York : Penguin Books,. Goleman, Daniel.

 

Hardiman, Francisco Budi.(1993). Kritik Ideologi; Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan, , Edisi Kedua. Yogyakarta : Kanisius.

 

Hines, D. Ruth.1992. Accounting Filling The Negative Space. Accounting, Organization, and Society 17 (3/4): 313-41.

 

Houghton, K. and Messier, W. Jr (1991), "The wording of audit reports: its impact on the meaning of the message communicated", in Moriarty, S. (Ed.), Accounting Communication and Monitoring, University of Oklahoma Center for Economic and Management Research, Norman, OK, pp. 85-106.

 

Humphrey, C.G., Moizer, P and Turley, WS. (1993), "The audit expectation gap in Britain: an empirical investigation", Accounting and

 

Ikatan Akuntan Indonesia, 2004,  Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Penerbit Salemba.

 

Jalaludin Rumi; Danah Zohar dan Ian Marshal (SQ: Spiritual Intellegence, The Ultimate Intellegence . London: Bloomsbury, 2000);

 

Kelly, A. and Mohrweis, L. (1989), "Bankers' and investors' perceptions of the auditor's role in financial statement reporting. the impact of SAS No. 58", Auditing: A Journal of Practice and Theory, Vol. 9, pp. 87-97.

 

Koh, H.C. and Woo, E. (1998), "The expectation gap in auditing", Managerial Auditing, Vol. 13 No. 3, pp. 147-54.

 

Lee, T.A. (1970), "The nature of auditing and its objectives", Accountancy, Vol. 81, April, pp. 292-6.

Libby, R., (1979), “Bankers’ and auditors’ perceptions of the massage communicated by the audit report”, Journal of Accounting Research, Vol. 17, pp. 99-122.

 

Low, A.M., Foo, S.L. and Koh, H.C. (1988), "The expectation gap between financial analysts and auditors - some empirical evidence", Singapore Accountant, Vol. 4. May, pp. 10-13.

 

Low. A.M. (1980), "The auditor's detection respon­sibility: is there an "expectation gap?", Jour­nal of Accountancy, Vol. 150, October, pp. 65-70.

 

Lowe, D.J. (1994), "The expectation gap in the legal system: perception differences between audi­tors and judges", Journal ofApplied Business Research, Vol. 10, Summer, pp. 39-44.

 

Lowe, D.J. (1994), "The expectation gap in the legal system: perception differences between audi­tors and judges", Journal of Applied Business Research, Vol. 10, Summer, pp. 39-44.

 

McInnes, WM. (1994), "The audit expectation gap  in the Republic of South Africa", Accounting and Business Research, Vol. 24, Summer, PP. 282-3.

 

Mohamed. Yasien. (1995). Fitrah and its bearing on the principles of psychology. The American Journal of Islamic Social Sciences (l2 (1): 1-17.

 

Monroe , G.S. and Woodliff, D.R. (1993). "The effect of education on the audit expectation gap", Accounting and Finance, Vol. 33, May, pp. 61-78

 

Mustansyir, Rizal dan Misnal Munir. (2001). Filrafat Ilmu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar`

 

Persinger, M.A. "Feeling of Past Lives as Expected Perturbations Within the Neurocognitive Processes That Generate a Sense of Self: Contributions from Limbic Lability and Vectorial Hemisphericity", Perceptual and MotorSkills, 83, no. 3, bagian 2 (Desember 1996): 1107-1121.

 

Porter, B. (1993), "An empirical study of the audit expectation-performance gap", Accounting and Business Research, Vol. 24, Winter, pp. 49-68.

 

R Jennings , M.M., Kneer, D.C. and Reckers, P.M.J. (1991). "Selected auditor communications and perceptions of auditor legal liability", Contemporary Accounting Review, Vol. 7 No. 2, pp. 449-65.

 

Triyuwono, Iwan. (1995). Shari'ate Accounting and Organization: the reflections of self's faith and knowledge. Unpublished PhD Dissertation. The University of Wollongong.

 

Triyuwono, Iwan. (1996). Teori Akuntansi Berhadapan Nilai-Nilai Keislaman, Jurnal Ulumul Qur'an, NoS, Vol VI.

 

Triyuwono, Iwan. (1996). Teori Akuntansi Berhadapan Nilai-Nilai Keislaman, Jurnal Ulumul Qur'an, NoS, Vol VI.

 

Triyuwono, Iwan. (1997). Diri Muthmainnah dan "Disiplin Sakral", Jurnal Ulumul Qur’an No.3 VII/1997.

 

Triyuwono, Iwan. (2000). Organisasi dan  Akuntansi Syari’ ah. Yogyakarta: LKIS.

 

Triyuwono, Iwan. (2002). Sinergi oposisi biner: formulasi tujuan dasar laporan keuangan akuntansi syari'ah. Prosiding Simposium Nasional Sistem Ekonomi Lslami 1. Jogjakarta : U11:203-16.

 

Triyuwono, Iwan. (2004). The Islamic perspective on the construction of accounting discipline. Gadjah Mada International Journal of' Business. Vol. 6. No. l : 131-49.

 

Triyuwono, Iwan. (1997). _Akuntan danAkuntansi:Kajian Kritis Perspektif Postmodernisme, Makalah tidak diterbitkan, Malang 1997.

 

Zohar dan Marshall, (2005). Spiritual Capital; memberdayakan SQ di Dunia Bisnis. Bandung: Mizan.


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 6+6+0

Link
Translate

Profesional, Kompeten, dan Independent Untuk Kepuasan Anda| Profesional, Kompeten, dan Independent Untuk Kepuasan Anda|Profesional, Kompeten, dan Independent Untuk Kepuasan Anda| Profesional, Kompeten, dan Independent Untuk Kepuasan Anda |

Copyright © 2014 Akuntan Publik Wartono · All Rights Reserved